Sultan Ibrahim dari Johor dilantik jadi Raja baru Malaysia

KUALA LUMPUR: Sultan Ibrahim dari Johor disumpah sebagai raja ke-17 Malaysia pada Rabu (31 Januari). Raja berusia 65 tahun itu dilantik dalam sebuah upacara di Istana Negara, Kuala Lumpur.

Raja Malaysia atau yang juga disebut Yang di-Pertuan Agong memainkan peran sebagai pemimpin seremonial.

Namun, pengaruh politiknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dipicu krisis politik yang mendorong Raja menggunakan hak diskresinya untuk memilih perdana menteri guna meredam ketidakstabilan politik. 

Adapun sistem monarki konstitutional Malaysia dikenal unik di mana kepala dari sembilan kesultanan Malaysia bergantian menjadi Raja setiap lima tahun.

Sultan Ibrahim akan menjabat selama lima tahun ke depan.

Meskipun monarki bersifat non-partisan, Sultan Ibrahim dikenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan. Dia kerap menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu politik Malaysia.

Dikenal dengan koleksi mobil dan sepeda motor mewahnya, Sultan Ibrahim memiliki beragam kerajaan bisnis mulai dari properti hingga pertambangan, termasuk saham di Forest City - proyek reklamasi dan pengembangan tanah senilai $100 miliar yang didukung oleh China, di lepas pantai Johor.

Sebelum diangkat, Sultan Ibrahim mengatakan kepada surat kabar The Straits Times Singapura bahwa dia akan menjadi raja yang aktif dan mengusulkan agar perusahaan minyak negara Malaysia, Petroliam Nasional, dan lembaga anti-korupsi melapor langsung kepada raja.

Dia juga berbicara tentang rencananya untuk menghidupkan kembali proyek kereta api cepat yang terhenti antara Malaysia  dan Singapura dengan titik lintas perbatasan melalui Forest City.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim kemudian menepis pernyataan tersebut, mengatakan semua pendapat dapat dibahas tanpa mengabaikan konstitusi Malaysia.

Sultan Ibrahim mengemban tugas sebagai raja di tengah ketegangan politik yang kembali muncul di Malaysia.

"Negeri Jiran" mengalami kemelut politik berkepanjangan sejak tahun 2018 ketika koalisi Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 61 tahun mengalami kekalahan mengejutkan pada pemilu. 

Raja Malaysia bertindak berdasarkan saran perdana menteri dan kabinet, tetapi memiliki sejumlah hak diskresi termasuk wewenang menunjuk perdana menteri yang menguasai mayoritas parlemen.

Sultan Abdullah, Raja Malaysia sebelumnya menggunakan hak diskresi tersebut sebanyak tiga kali untuk mengatasi kemelut politik selama pemerintahannya.

Dia menunjuk tiga perdana menteri yang berbeda dalam selang waktu tiga tahun, dua kali setelah pemerintah kolaps dan terakhir pada November 2022, ketika dia menunjuk Anwar Ibrahim setelah pemilu di mana tidak ada koalisi yang berhasil memenangkan mayoritas kursi parlemen. 

Sebelum turun takhta, Sultan Abdullah menyerukan stabilitas politik, merespons laporan media bulan ini tentang dugaan plot untuk menggulingkan pemerintahan Anwar. Sejumlah politisi oposisi dan koalisi pemerintah membantah menjadi bagian dari plot tersebut.