‘Diam-diam menyusupi institusi publik’: 20 tahun setelah bom Bali, ancaman Jemaah Islamiyah masih mengintai

JAKARTA: Di tepi jalan pedesaan yang sempit di Bekasi, Jawa Barat, sepetak tanah seluas 180 meter persegi tampak sepi dan tak terawat. Di antara belukarnya yang tinggi, sisa-sisa bahan bangunan teronggok begitu saja. Satu bangunan kantor lembaga amal pernah berdiri di sini.

Kepada CNA, beberapa warga mengonfirmasi bahwa kantor sederhana satu lantai itu memang pernah ada.

Di dinding depannya dulu terpampang plang nama lembaga tersebut: Lembaga Amal Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA).

Di penghujung 2020, semua berubah ketika ketua lembaga tersebut, Fitria Sanjaya, ditangkap oleh unit antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tak lama kemudian kantor itu pun dirazia, hingga akhirnya terbengkalai.

“Enggak ada yang tahu pasti itu kantor apa. Sepi terus, cuma ada satu dua orang yang keluar masuk,” ujar seorang warga, yang meminta agar namanya dirahasiakan, ketika CNA mendatangi daerah tersebut.

Menurut pihak berwenang, LAZ BM ABA memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat awam untuk mengumpulkan sumbangan dan menyalurkannya ke Jemaah Islamiyah (JI), jaringan teroris yang terkait dengan Al Qaeda. Jaringan ini bertanggung jawab atas beberapa serangan teror paling mematikan di Indonesia, termasuk Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Lembaga tersebut mulai beroperasi pada tahun 2009 dan mampu mengumpulkan donasi masyarakat sebesar 15 hingga 28 miliar rupiah per tahun.

Hingga kini, 14 orang pengelola LAZ BM ABA telah ditangkap. Di antaranya adalah tiga petinggi di majelis syuro lembaga tersebut: Farid Okbah, Ahmad Zain An-Naja, dan Anung Al-Hamat.

Farid adalah seorang dai dengan jumlah pengikut yang besar. Pada Mei 2021, beberapa bulan sebelum ia ditangkap, Farid turut mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) dan menjadi ketuanya.

Kepolisian telah mengidentifikasi dua badan amal lain yang memiliki kaitan dengan JI, serta telah menyita berbagai aset jaringan tersebut.

“Mereka diam-diam menyusup ke institusi-institusi publik, juga ke hampir tiap aspek kehidupan sipil untuk merekrut anggota, fundraising, dan menyebarkan ideologi secara sembunyi-sembunyi,” jelas Ahmad Nurwakhid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kepada CNA.

Rangkaian penangkapan tersebut merupakan sinyal bahwa JI telah bertranformasi dari kelompok klandestin yang bergerak dalam senyap menjadi organisasi kompleks dengan lengan-lengan yang beroperasi secara publik.

“Inilah cara Jemaah Islamiyah beradaptasi sesuai perubahan zaman,” ujar Adhe Bhakti, peneliti senior di Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi yang berbasis di Jakarta, kepada CNA.

Ada kerisauan dari para ahli serta pihak berwenang bahwa berbagai badan amal itu, berikut organisasi terkait lainnya, hanyalah kedok demi mendanai sisi lebih keji dari jaringan teror tersebut.

Semasa badan-badan amal tersebut berkembang, JI terus melatih orang-orang baru dan mengirim para kadernya ke Suriah untuk mengasah keterampilan tempur serta mengumpulkan bahan peledak maupun senjata api di berbagai bungker dan rumah persembunyian.

AWAL MULA TRANSFORMASI

Menyusul peristiwa Bom Bali 2002, pihak berwenang melancarkan rangkaian tindakan keras dan menangkapi para petinggi JI.

Para Wijayanto, kini 58 tahun, adalah mantan manajer perusahaan kertas yang sempat memimpin jaringan tersebut dari 2008 hingga tertangkap pada Juni 2019. Dialah yang memutuskan untuk merombak organisasi tersebut.

Dalam video yang dirilis pihak kepolisian pada Januari tahun lalu, Para mengaku menjabat posisi amir atau pemimpin tertinggi setelah pendahulunya, Zarkasih, tertangkap pada tahun 2007.

“Memang saya menjabat (amir) di masa yang sulit ya. Di situlah kami harus membangun kembali,” ungkapnya kepada kepolisian. Ia menambahkan, jaringan ini porak-poranda setelah ratusan anggota pentingnya tertangkap maupun tertembak mati.

Menurut Para, ia segera meninggalkan pedoman lama warisan para pendahulunya dan mengembangkan sistem rancangannya sendiri, yakni Total Amniah System (Sistem Keamanan Total) dan Total Solutions (Solusi Total), disingkat TASTOS.

Menurut dokumen pengadilan dari persidangan Para, pedoman baru tersebut merinci bagaimana orang-orang jaringan perlu menarik simpati publik dan anggota-anggota baru, sekaligus menumbuhkan loyalitas anggota. Aneka upaya itu dilakukan melalui badan-badan amal dan berbagai program ekonomi.

Pedoman tersebut juga merinci bagaimana kader JI perlu dilatih guna mengisi posisi-posisi strategis dalam birokrasi Indonesia agar dapat mengubah sistem dari dalam, atau mampu menjadi birokrat ketika tujuan mendirikan kekhalifahan Islam nantinya tercapai.

“Beda amir beda-beda juga kebijakannya, tapi di masa (kepemimpinan) Para, perubahannya signifikan,” ujar mantan teroris Badawi Rahman saat diwawancarai CNA di sebuah masjid kecil di dekat rumahnya di Semarang, Jawa Tengah.

“Cita-cita (JI) tetap sama, mendirikan khilafah Islamiyah. Caranya saja yang berubah. Buat anggota-anggota JI lama, syahid itu tujuan, jihad itu tujuan. Padahal sebetulnya bukan. Itu cuma sarana untuk mencapai tujuan,” paparnya. Badawi pernah menjabat kepala keamanan di bawah Para.

Awalnya, tidak semua orang JI setuju dengan pedoman baru tersebut, dan berharap jaringan dapat terus melancarkan aksi teror dan menggaungkan perang melawan pemerintah.

“Tapi Para itu cerdas. Dia angkat orang-orang ini jadi penasihat amir, tapi operasi harian ditangani sama orang-orang yang punya visi yang sama,” ungkap Joko Priyono, narapidana terorisme yang pernah memegang posisi tangan kanan Para dan baru saja dibebaskan, kepada CNA.

"Mereka yang enggak setuju jadi merasa pegang kendali, padahal mereka enggak punya kekuasaan sama sekali."

KIAN BESAR DAN KAYA

Di bawah kepemimpinan Para, keanggotaan dan kekayaan JI tumbuh. Menurut pihak berwenang, selama kepemimpinannya, jaringan tersebut memiliki 6.000 anggota aktif dan mampu mengumpulkan miliaran rupiah dari badan-badan amalnya.

“Anggaplah 6.000 anggota masing-masing nyumbang 100.000 tiap bulan. Itu saja sudah 600 juta per bulan. Belum lagi yang nyumbang satu dua juta sebulan,” Joko menjabarkan.

Untuk mengumpulkan dana lebih besar, Para lantas membentuk LAZ BM ABA pada tahun 2009. Lembaga ini menempatkan kotak-kotak amal di aneka warung dan toko di berbagai kota.

Menurut pihak berwenang, mereka telah menemukan dan menyita setidaknya 20.000 kotak amal milik lembaga tersebut di tujuh provinsi.

Masyarakat awam tidak menyadari bahwa hampir seluruh uang yang terkumpul lantas diberikan kepada istri dan anak dari anggota-anggota JI yang dipenjara atau terbunuh.

“Fokus ABA itu internalnya,” jelas Joko, lalu menambahkan bahwa kucuran uang tersebut memastikan anggota-anggota JI tetap setia kepada jaringan.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anggota JI beserta keluarga, Para mendapatkan bantuan dari seorang dokter umum dan anggota JI bernama Sunardi.

Sunardi yang juga anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendirikan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) secara mandiri pada tahun 2008. Para kemudian mengintegrasikan HASI ke dalam JI.

Meski “hilal ahmar” dalam bahasa Arab berarti "bulan sabit merah", organisasi ini tidak terkait dengan kelompok kemanusiaan global Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC).

Dari rumah Sunardi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, HASI memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum.

Pada tahun 2009, kelompok terkait JI ini memberikan bantuan medis untuk korban gempa di Padang, Sumatra Barat. Berkat program-program kemanusiaannya, HASI berhasil menarik dukungan publik, termasuk para donatur besar dan politisi.

Menyusul pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, HASI terlibat dalam pengiriman relawan dan bantuan ke negara Timur Tengah tersebut.

Dewan Keamanan PBB lantas menduga bahwa selama beroperasi di Suriah, HASI membawa serta rekrutan JI untuk berperang bersama pasukan Suriah yang tergabung dalam Front Al Nusra, yang saat itu berafiliasi dengan Al Qaeda.

Pada tahun 2015, Dewan Keamaan PBB mencantumkan HASI dalam daftar organisasi teroris. PBB telah mengimbau semua anggotanya untuk memberlakukan pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata terhadap HASI dan figur-figurnya.

MELATIH KOMBATAN, MENGUMPULKAN SENJATA

Joko melatih para petempur JI yang akan dikirim ke Suriah di vila-vila dan tempat-tempat sewaan lain. Pelatihan berlangsung sejak 2013 hingga Joko tertangkap pada tahun 2019. Menurutnya, sepanjang periode itu, ada 96 kombatan yang dilatih.

Agar tak terdeteksi, pelatihan berpindah-pindah lokasi di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan penggunaan tiap tempat dibatasi di bawah satu tahun.

Di tempat-tempat sewaan tersebut, para kombatan dilatih bertarung tangan kosong dan keterampilan bersenjata seperti pisau, pedang, dan senjata api.

Di sebuah vila sewaan di kawasan sanggraloka berbukit di Bandungan, Jawa Tengah, para peserta bahkan diajari cara menyergap konvoi mobil dan menculik target dari gedung berpenjagaan ketat.

“Kami mengirim kelompok (kombatan) pertama di tahun 2014. Begitu sampai (di Suriah), mereka dilatih merakit senjata, mengoperasikan tank, jadi sniper, dan macam-macam keterampilan tempur lain,” papar Joko kepada CNA.

Sebagian senjata yang digunakan untuk program pelatihan Joko disiapkan oleh Badawi, kepala keamanan Para. Sebelum ditangkap pada tahun 2014, Badawi ditugaskan untuk mengumpulkan dan memproduksi senjata untuk JI. Badawi dibebaskan dari penjara pada tahun 2018.

“Kami menimbun senjata api buat jaga-jaga kalau ada konflik. Dulu tiap kali ada konflik, kami selalu kesulitan nyari senjata api dan amunisi,” ujar Badawi.

Di bawah pengawasan Badawi, JI memproduksi berbagai pistol dan senapan serbu otomatis dengan model serupa M-16 dan AK-47.

Demi menghindari kecurigaan, ia membuka bengkel las di satu desa sepi di Klaten, Jawa Tengah. Di sini, sejumlah anggota JI menggarap gerbang dan kanopi besi untuk pelanggan tetap di siang hari. Malam harinya, mereka diam-diam memproduksi laras dan rangka senjata dari baja kelas industri.

Ketika Badawi dan beberapa anak buahnya ditangkap, polisi menyita sepuluh senapan serbu dan pistol siap pakai serta lebih dari dua lusin senjata api setengah jadi.

Menurut Taufik Andrie, direktur eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, dilihat dari kenyataan bahwa JI masih mengirim pasukan militan ke luar negeri dan mengumpulkan senjata, maka sebagai organisasi JI pada dasarnya masih berpotensi melakukan aksi-aksi teror penuh kekerasan.

"Mereka mempersiapkan diri supaya bisa bergabung ketika konflik (sektarian) berikutnya terjadi. Pertanyaannya, apakah mereka sekadar menunggu konflik terjadi, atau sedari awal memang berencana untuk memicu konflik semacam itu," ujarnya kepada CNA.

Unit antiteror kepolisian memang dapat bertindak tegas dalam kasus Badawi, yang dituduh mengumpulkan senjata api. Namun, tak banyak yang dapat dilakukan terhadap Joko karena Undang-Undang Terorisme tahun 2003 tidak melarang warga negara untuk berpartisipasi atau membantu orang lain untuk berpartisipasi dalam perang saudara di negara lain.

Undang-undang tersebut lantas diubah di penghujung 2018.

“Sebelum UU Terorisme direvisi, kami baru bisa bertindak setelah ada serangan bom atau ada rencana untuk melakukan hal tersebut,” ujar Ahmad dari BNPT.

Undang-undang versi 2018 memungkinkan pihak berwenang untuk menuntut para kombatan Indonesia sekembalinya mereka dari Suriah, sekaligus para fasilitator dan penyandang dana. Sebagian dari mereka yang didakwa menggunakan undang-undang baru tersebut terkait dengan Joko Priyono.

Hal tersebut menjadi momentum penting bagi pihak berwenang dalam membongkar jaringan JI. Joko ditangkap pada bulan Mei 2019 di tempat persembunyiannya di Madiun, Jawa Timur.

Penangkapan Joko membuka peluang ditemukannya Para Wijayanto yang saat itu telah diburu selama lebih dari satu dekade. Polisi menangkapnya pada bulan Juni 2019 di sebuah hotel di Bekasi.

Unit antiteror kepolisian lantas bergerak menangkapi pimpinan LAZ BM ABA, HASI, dan badan amal lain yang terkait dengan JI: Syam Organizer, sehingga memutus arus pendanaan jaringan tersebut.

Menurut Polri, 1.400 orang telah ditangkap dengan tuduhan terorisme sejak pengesahan revisi undang-undang tindak pidana terorisme pada tahun 2018.

Sebagian besar dari mereka tidak memiliki catatan kriminal dan tidak pernah dicari-cari oleh kepolisian sebelumnya, bagian dari strategi Para untuk menempatkan nama-nama baru di berbagai posisi.

Tanpa kaitan langsung dengan serangan teror atau tindak kekerasan, sebagian besar anggota JI tersebut menerima hukuman tahanan yang relatif singkat. Badawi, misalnya, divonis 4 tahun 10 bulan penjara, sedangkan Joko divonis 4 tahun. Joko dibebaskan pada bulan Mei tahun ini setelah menerima remisi karena berkelakuan baik.

Para divonis 7 tahun penjara, meski telah menjadi pemimpin JI paling lama dalam 30 tahun sejarah jaringan tersebut.

Meski demikian, menurut Ahmad dari BNPT, rangkaian penangkapan itu krusial dalam pemberantasan jaringan tersebut. “Deradikalisasi lebih mudah ketika mereka berada dalam tahanan kami. Dengan begitu, mereka bisa membantu penegak hukum membangun kasus melawan seluruh jaringan,” jelas jenderal polisi bintang satu tersebut.

BAHAYA NYATA SAAT INI

Sejauh ini, rencana tadi tampaknya berhasil untuk kasus Joko dan Badawi yang mengaku telah meninggalkan JI dan paham radikalnya.

Tokoh kunci lain yang sepertinya sudah melunak secara ideologis adalah salah satu pendiri dan mantan pemimpin JI, Abu Bakar Bashir, yang telah divonis dua kali.

Pada tahun 2004, ia dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara atas keterkaitannya dengan Bom Bali 2002. Dia kembali ditangkap pada tahun 2010 atas tuduhan membantu mendanai pelatihan paramiliter di Aceh. Ia dibebaskan tahun lalu.

Dai berusia 84 tahun itu baru-baru ini menjadi sorotan karena mengakui Pancasila sebagai ideologi nasional. Ia menyatakan bahwa Pancasila selaras dengan Islam setelah bertahun-tahun mengingkari hal tersebut.

Agustus lalu, ia menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Pesantren Al Mukmin di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Perayaan tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan dalam 40 tahun sejarah Al Mukmin, pesantren yang pernah dianggap sebagai pusat perekrutan JI.

“Kami berharap mereka benar-benar sudah berubah dan bisa menjadi contoh bagi pengikutnya,” ujar Ahmad, Direktur Pencegahan BNPT.

Meski demikian, upaya deradikalisasi Para Wijayanto belum membuahkan hasil.

“Mungkin dia mau menunjukkan ke pengikutnya kalau dia masih setia sama JI,” tutur Joko, mantan tangan kanan Para.

Para dijadwalkan bebas pada tahun 2026. Ia dapat keluar lebih cepat lewat remisi serta pembebasan bersyarat apabila bersedia menyatakan secara resmi bahwa ia siap meninggalkan paham radikalnya.

Sejak Para ditangkap dan dipenjara, belum ada sosok yang teridentifikasi menggantikannya sebagai pemimpin JI. Fitria, Farid, Ahmad Zain, dan Anung yang masih dipenjara pun belum menyatakan meninggalkan paham radikal JI dan masih memperoleh simpati jemaah.

Para analis mencatat bahwa keberlanjutan JI seakan-akan terkait dengan peristiwa-peristiwa dunia.

Gelombang serangan terorisme JI pada tahun 2000-an, misalnya, dirancang sebagai respons terhadap perang AS melawan teror di Afghanistan. Sementara itu, kebangkitan saingan JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), pada tahun 2014 berbareng dengan kebangkitan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Seiring mundurnya ISIS dari Irak dan Suriah dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh JAD di Indonesia tampak berkurang. Kini, perhatian dunia kembali tertuju kepada Afghanistan seiring berkuasanya kembali Taliban setelah penarikan pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dari negara tersebut.

Menurut Nasir Abbas, mantan anggota JI yang beralih menjadi analis terorisme, keberhasilan Taliban dalam merebut kendali atas Afghanistan tahun lalu dapat menginspirasi berbagai organisasi teroris di Indonesia untuk terus menggaungkan perang melawan pemerintah, khususnya JI yang memiliki sejarah hubungan dengan Taliban dan Al Qaeda.

“Kemenangan Taliban disambut gembira oleh para jihadis. Mereka jadi yakin kalau mereka berada di jalan yang benar, bahwa kemenangan cuma soal waktu dan mereka harus mempersiapkan diri untuk berjuang jangka panjang,” tutur Abbas kepada CNA.

Dinamika internal JI pun mungkin akan memanas.

Adhe dari Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi memiliki kekhawatiran bahwa dengan absennya Para saat ini, perebutan kekuasaan mungkin saja terjadi. Bisa jadi, akan muncul gerakan dari mereka yang ingin kembali ke pendekatan JI yang lebih keras di masa lalu.

“Tiap kali terjadi kekosongan kepemimpinan, pasti ada yang unjuk gigi dengan meluncurkan serangan teror. Ini sudah terbukti ketika pemimpin-pemimpin JI sebelumnya ditangkap,” ujarnya.

“Seperti apa JI hari ini dan seperti apa pemimpin barunya nanti? Apakah pemimpin barunya akan melanjutkan pendekatan Para Wijayanto ataukah memilih balik ke cara lama? Kita belum tahu. Cuma waktu yang bisa menjawabnya."

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris. 

Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini mengenai bagaimana serangan bom Bali 2002 menjadi peringatan kepada aparat keamanan. 

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.