2 tahun setelah kudeta Myanmar, organisasi kemanusiaan mogok di tengah jalan

JAKARTA: Dua tahun telah berlalu sejak angkatan bersenjata Myanmar merebut kekuasaan lewat kudeta untuk menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan penerima anugerah Nobel Aung San Suu Kyi. 

Sejak kudeta tersebut, lebih dari 2.000 aktivis pro-demokrasi telah terbunuh. Selain itu, menurut Persatuan Bangsa-Bangsa lebih dari 1,4 juta penduduk Myanmar terpaksa mengungsi. Masa depan 54 juta penduduk Myanmar menggantung hingga sekarang. 

Sebelum kudeta, Myanmar adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Penduduknya yang mayoritas beragama Buddha terbagi menjadi lebih dari 100 kelompok etnis. Beberapa dari mereka terlibat dalam perang berkelanjutan melawan pemerintah pusat. 

Banyak organisasi kemanusiaan di Indonesia — negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia — telah lama terlibat memberikan bantuan kepada penduduk Myanmar. 

Salah satu dari organisasi tersebut adalah Dompet Dhuafa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Jakarta. Mereka sempat secara berkala mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Namun menurut Arif Rahmadi Haryono, manajer umum advokasi dan kerjasama strategis Dompet Dhuafa, kegiatan filantropis mereka sementara ini terpaksa dihentikan seratus persen. 

“Dari pihak kami, penyebab utamanya adalah masalah keselamatan dan keamanan yang berhubungan dengan situasi sosial politik di Myanmar,” katanya.

Sebelum kudeta, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lain serta dengan pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuan ke Myanmar. 

Tanpa mitra lokal, Dompet Dhuafa tidak mampu lagi melakukan penilaian mengenai kondisi nyata di lapangan maupun berkoordinasi dengan kelompok yang membutuhkan bantuan. 

Tatmadaw (nama resmi angkatan bersenjata Myanmar) menawan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat negara lain dari Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang sedang berkuasa pada dini hari tanggal 1 Februari 2021. Tatmadaw menuduh pemilihan umum Myanmar yang dilaksanakan tiga bulan sebelumnya tidak sah. 

Pemerintah junta memblokir semua jalan di sekitar ibukota Naypyidaw, menutup bandar udara internasional, serta memutus sambungan telepon. 

Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih tampuk pemerintahan, mengumumkan masa gawat darurat selama satu tahun penuh, dan berjanji melaksanakan pemilihan umum setelah itu. 

Dua tahun kemudian, pemilu yang dijanjikan masih belum dilaksanakan. Keadaan yang serba tidak jelas menyebabkan organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Myanmar lumpuh. Sementara itu, akses rakyat Myanmar terhadap bantuan internasional juga terputus. 

Menurut Bank Dunia, pada tahun lalu sekitar 40 persen penduduk Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan. 

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), penduduk miskin di Myanmar sangat memerlukan bantuan makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, serta air bersih. Sekitar 5,4 juta penduduk juga memerlukan akses ke pendidikan, menurut data OCHA.

Jumlah pengungsi terus bertambah sejak kudeta terjadi. Situasi genting terus berlangsung di beberapa daerah, termasuk di negara bagian Chin dan Sagaing di mana bentrokan senjata masih sering terjadi. 

Ledakan ranjau dilaporkan terjadi di negara bagian Rakhine, di mana kaum Muslim minoritas Rohingnya sering mengalami persekusi. Banyak orang Rohingya terpaksa mengungski ke negara tetangga Bangladesh atau Thailand. 

Menurut laporan organisasi hak asasi manusia Amnesty International, pemerkosaan dan kasus kekerasan seksual lain juga terjadi di beberapa daerah konflik di Myanmar. 

MASALAH VISA DAN KEAMANAN

Sebelum kudeta, Dompet Dhuafa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar secara reguler, terutama pada bulan suci Ramadan dan pada Hari Raya Haji, kata Haryono. 

Sejak 2015 hingga kudeta terjadi, Dompet Dhuafa menjalankan beberapa program bantuan reguler, termasuk untuk Iftar, atau buka puasa selama bulan Ramadan, bagi umat Islam di Myanmar. 

“Dompet Dhuafa mengirimkan bantuan ke Myanmar beberapa kali dan menjalankan beberapa program reguler termasuk program Ramadan ‘Iftar di Pengasingan’ bagi umat Islam di Myanmar.”

“Program seperti ini dilaksanakan berkala sejak 2015 hingga kudeta terjadi. Selain itu, kami juga menjalankan beberapa program bantuan kemanusiaan yang bersifat darurat,” kata Haryono. Dompet Dhuafa juga mengirimkan tenaga kesehatan ke Myanmar dan membagikan obat, selain makanan dan minuman, tambahnya. 

Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan sebuah konsorsium beranggotakan organisasi kemanusiaan dari Indonesia yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Indonesia di Myanmar untuk membangun sekolah di Rakhine. 

“Sekolah yang dibangun berprinsip inklusif dan terbuka untuk semua siswa dari berbagai latar belakang, tidak ditargetkan untuk satu etnis khusus saja,” kata Haryono.

Menurut penjelasannya, Dompet Dhuafa telah berusaha sekuat mungkin untuk melanjutkan program bantuan mereka. “Terutama lewat jalur diplomasi kemanusiaan yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri, yang sebelumnya juga telah sangat membantu Dompet Dhuafa dan organisasi kemanusiaan lain dalam menyalurkan program bantuan bagi rakyat Myanmar.”

“Sayangnya, hingga sekarang usaha kami belum mencapai tujuan yang diinginkan.”

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri, waktu diwawancara oleh CNA mengatakan bahwa hubungan di antara kedua negara telah mengalami perubahan sejak kudeta terjadi. 

“Bukan hanya bantuan [yang susah disalurkan], hubungan di antara kedua negara pun menjadi lebih sulit.”

“Selama beberapa waktu pemerintah Myanmar sempat memperketat [aturan bagi] orang asing yang ingin keluar-masuk Myanmar, termasuk bagi warga negara ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara] yang sebelumnya tidak memerlukan visa [untuk berkunjung ke Myanmar].”

“Sulit untuk memprediksi situasi [di lapangan]. Kami yang berada di Myanmar selalu mencoba mengantisipasi situasi kemanan terkini demi keselamatan warga negara kita,” kata Iza. Menurut penjelasannya, beberapa perusahaan Indonesia telah disarankan untuk meninggalkan Myanmar karena mereka beroperasi di wilayah konflik.

Sementara itu, LSM di negara tetangga Malaysia juga mengalami hambatan yang mirip. 

Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), Azmi Abdul Hamid, menjelaskan bahwa organisasi mereka mulai beroperasi di Myanmar pada tahun 2012 saat berbagai kasus kekerasan menimpa kaum etnis Rohingya sehingga mereka terpaksa melarikan diri dari negara bagian Rakhine. 

Banyak yang menyeberang ke Bangladesh atau lewat rute yang lebih sulit ke Thailand, Indonesia, dan Malaysia. 

Menurut Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), Malaysia saat ini menampung sekitar 181.000 pengungsi. Sekitar 85 persen dari para pencari suaka berasal dari Myanmar dan kebanyakan dari mereka adalah pengungsi Rohingya. 

Pada awal tahun 2017, MAPIM berusaha mengirim bantuan menggunakan armada kapal kecil ke Myanmar namun ditolak masuk oleh otoritas Myanmar. Armada mereka akhirnya terpaksa mendarat di Bangladesh. 

“Waktu itu pun kami dipersulit. Situasinya sudah tidak kondusif,” kaya Azmi.

MAPIM memutuskan untuk memusatkan perhatian mereka pada pengungsi yang telah berada di Malaysia, terutama yang terdampar di Pulau Langkawi dibawa oleh perahu-perahu pengungsi yang makin sering lewat. 

Menurut Azmi, situasi di Myanmar makin memburuk sejak kudeta bulan Februari 2021. MAPIM mengutuk kejadian tersebut. 

“Tidak banyak yang bisa kami lakukan,” katanya. Ia menekankan bahwa organisasi kemanusiaan masih mengalami kesulitan mengirimkan bantuan ke wilayah lain di Myanmar maupun untuk menjalin hubungan dengan pemerintah junta. 
 
Menurut Azmi, selain Rohingya masyarakat etnis lain seperti Chin, Kachin, dan Karen juga mengalami dampak dari kudeta politik tersebut, yang menyebabkan perang saudara memanas di beberapa wilayah di Myanmar. 

SECERCAH HARAPAN DARI ASEAN

Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, Duta Besar Iza Fadri mengingatkan bahwa Indonesia berhasil mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar pada bulan September 2021 melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencara ASEAN (AHA Centre). 

Bantuan yang diberikan Indonesia senilai AS$200.000 dalam bentuk masker KN95, sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk membantu Myanmar memerangi pandemi COVID-19. 

“Melalui mekanisme AHA Centre, kami berharap menyalurkan bantuan tanpa melihat latar belakang penerimanya.”

“Kami juga berharap dan memonitor agar bantuan yang diberikan diterima oleh berbagai kelompok masyarakat di Myanmar, termasuk kaum Rohingya,” kata Iza. 

Konsensus Lima Poin ASEAN mengenai Myanmar menyatakan bahwa ASEAN akan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar melalui AHA Centre. Konsensus ini dicetuskan pada bulan April 2021 saat para pimpinan ASEAN bertemu di Jakarta setelah terjadi kudeta di Myanmar. 

Konsensus tersebut juga menuntut penghentian kekerasan di Myanmar dan penunjukan wakil khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog dan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat. 

Hingga dua tahun kemudian, masih belum ada tanda-tanda bahwa satu pun hal di atas telah mulai dilaksanakan. 

Pada bulan November 2022, para pimpinan ASEAN bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Phnom Penh yang mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN mengenai Myanmar masih “sangat minimal”.

Tahun ini, giliran Indonesia menjadi ketua ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” (Kepentingan ASEAN: Pusat Pertumbuhan). 

Pada 29 Januari lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan masa keketuaan ASEAN Indonesia dalam sebuah upacara di pusat ibukota Jakarta didampingi beberapa menteri dan tamu kehormatan luar negeri. 

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sebagai ketua ASEAN Indonesia akan terus mendorong implementasi Konsensus Lima Poin. 

“Kami akan konsisten dalam mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, dijalankannya harus konsisten,” kata Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan dari wartawan. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan bahwa Konsensus Lima Poin akan menjadi panggung dan mekanisme utama bagi ASEAN untuk menyediakan bantuan bagi Myanmar. 

“Kami akan terus berusaha mengundang semua pihak di Myanmar untuk mengimplementasikan kelima poin di dalam konsensus ini,” kata Retno. 

Para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan bertemu di Jakarta pada akhir minggu ini untuk menghadiri pertemuan ke-32 dewan koordinasi dan menteri luar negeri ASEAN. 

Menlu Retno memberitahu wartawan bahwa krisis Myanmar akan menjadi salah satu fokus pembicaraan di pertemuan tersebut. 

Pada awal bulan Januari, Menlu Retno mengatakan kepada wartawan bahwa Indonesia akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam krisis di Myanmar dan bekerja sama dengan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer. 

Menjawab pertanyaan CNA, Menlu Retno mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan menjadi salah satu fokus perhatian Indonesia sejak mengambil alih sebagai ketua ASEAN 2023.

“Salah satu masalah yang sedang kami berusaha selesaikan adalah bantuan kemanusiaan. Saya telah berdialog dengan AHA Centre dan Sekretariat ASEAN, dan mengusulkan agar komunikasi untuk merundingkan bantuan kemanusiaan dilanjutkan, termasuk tentang masalah akses dan distribusi. Fokus kita adalah prinsip bahwa bantuan kemanusiaan harus bisa diakses oleh semua yang memerlukannya,” kata Menlu Retno. 

Agar situasi di Myanmar segera membaik, Presiden MAPIM Azmi berpendapat bahwa pemerintah junta militer harus segera membuka kembali jalur komunikasi. Jika tidak, Myanmar akan menghadapi banyak hambatan dalam hubungan ekonomi dan diplomasi. 

Azmi berharap agar Indonesia sebagai ketua ASEAN memperkuat tekanan kepada Myanmar. 

Sementara itu, Haryono dari Dompet Dhuafa, senada dengan banyak pihak, masih menggantung harapan bahwa kondisi di Myanmar akan membaik. 

“Kami terus mengamati perkembangan situasi politik di Myanmar.”

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris. 

Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini mengenai usaha sebuah grup dukungan bantu obati luka akibat kematian orang tercinta. 

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.