Anies dan Ganjar ungkap kebijakan luar negeri jika terpilih presiden, perbedaannya bagai bumi dan langit

JAKARTA: Salah satu calon presiden ingin Indonesia lebih aktif di kancah global dan upaya kemanusiaan, tanpa perlu mempertanyakan, "Apa untungnya bagi kami?". Sementara capres lainnya ingin pemerintah terus menawarkan peluang investasi dan kolaborasi, sembari berupaya memperkuat paspor Indonesia.

Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memang memiliki pendekatan kebijakan luar negeri yang berbeda. Hal ini mereka ungkapkan untuk pertama kalinya dalam acara yang diadakan oleh lembaga peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) selama dua hari pekan lalu.

Sementara Anies mengkritisi berbagai proyek infrastruktur yang dibangun oleh presiden saat ini, Joko Widodo – salah satunya pembangunan ibu kota baru, Nusantara – Ganjar justru memiliki visi yang sejalan dengan Jokowi.

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, akan melakukan pemilu presiden dan anggota legislatif secara serentak pada 14 Februari mendatang.

Pemilihan presiden nanti akan menentukan siapa yang akan memimpin negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini untuk lima tahun ke depan. Pertanyaan yang mencuat di kalangan politisi dan pengamat usaha adalah apakah pemimpin nanti akan melanjutkan atau menangguhkan pembangunan era Jokowi - yang dibatasi konstitusi mencalonkan diri menjadi presiden lagi untuk periode ketiga.

Capres ketiga untuk pemilu 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, berbicara di acara CSIS pada awal pekan ini.

GANJAR: 'HANYA BERMITRA DENGAN CHINA? TENTU TIDAK'

Visi kebijakan luar negeri dan program-program Ganjar terlihat "sangat mirip seperti Jokowi", kata Bhima Yudhistira, direktur eksekutif dari lembaga riset Centre for Economic and Law Studies (CELIOS).

"Jokowi lebih melihat ke dalam dalam kebijakan luar negerinya. Semuanya tentang melayani kepentingan nasional dan menarik investasi," kata Bhima kepada CNA.

Fokus Presiden Jokowi menitikberatkan pada sektor maritim, bahkan dia membentuk kementerian koordinator khusus untuk visinya ini. Serupa dengan Jokowi, Ganjar mengungkapkan bahwa salah satu prioritas utamanya jika terpilih nanti adalah menjaga perairan Indonesia yang luas dan berjanji melipatgandakan anggaran pertahanan maritim yang saat ini mencapai US$2 miliar per tahun.

Program kunci lainnya, lanjut Ganjar, adalah meningkatkan kekuatan paspor Indonesia yang saat ini memungkinkan pemegangnya masuk bebas-visa ke 75 destinasi. Mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin meningkatkannya menjadi 120 destinasi jika terpilih presiden.

Saat ini paspor Indonesia menempati peringkat 72 pada Guide Passport Index yang dirilis setiap tahun. Ganjar mengatakan, dia ingin meningkatkan kekuatan paspor Indonesia setidaknya di peringkat 50.

Jika menang pemilu, Ganjar juga akan melanjutkan proyek-proyek besar yang dimulai di masa Jokowi: Pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur, hilirisasi sektor pertambangan, dan program transisi energi.

Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia, pada 2020 melarang ekspor bijih nikel mentah untuk menjadikan Indonesia pemain utama dalam pengayaan nikel dan produksi baterai untuk kendaraan listrik.

Ganjar mengatakan akan meningkatkan upaya hilirisasi Jokowi ke sektor lainnya, termasuk kelapa sawit yang merupakan bahan baku penting bagi banyak produk makanan dan kosmetik.

China telah menjadi investor utama dalam upaya hilirisasi Indonesia, terutama di sektor nikel. Para investor China mengucurkan dana hingga miliaran dolar ke 90 persen dari 38 pabrik smelter nikel di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Ada yang bertanya kepada saya apakah Indonesia hanya akan bermitra dengan China kalau saya terpilih presiden. Tentu tidak," kata Ganjar dalam forum CSIS.

"Semua negara bisa bekerja bersama kami di banyak sektor, di mana kita dapat memperoleh manfaat untuk memecahkan masalah bersama dan memenuhi kebutuhan bersama."

Penting untuk memastikan kemitraan internasional Indonesia menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat, bahkan dengan keberadaan presiden baru nantinya, kata Bhima.

"Dalam sembilan tahun terakhir (di bawah kepresidenan Jokowi) kita telah melihat kebijakan politik, investasi dan ketenagakerjaan negeri ini diubah untuk menyenangkan investor asing... Kita harus memastikan kemitraan internasional ini sama-sama menguntungkan bagi semua negara yang terlibat," kata dia.

Pertumbuhan investasi asal China, kata Bhima, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap Indonesia.  

Dalam sembilan bulan pertama 2023, pemerintah Beijing menggelontorkan dana sekitar US$5,6 miliar dalam bentuk investasi asing langsung ke Indonesia, berdasarkan data Indonesia Investment Authority. Angka investasi ini menjadikan China berada setingkat di bawah Singapura yang berinvestasi US$12,1 miliar pada periode yang sama di Indonesia.

Beberapa kebijakan Jokowi juga menuai kritikan karena dinilai memihak pengusaha dan investor. Misalnya pada 2020, pemerintah Jokowi menerbitkan Omnibus Law, yang mengubah 75 undang-undang mulai dari soal ketenagakerjaan hingga perlindungan lingkungan.

Meski memudahkan pengusaha dan investor, namun para pengamat menilai kebijakan Jokowi telah mengurangi hak-hak pekerja dan melonggarkan syarat-syarat keberlangsungan lingkungan dalam pendirian pabrik di Indonesia.

ANIES INGIN KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG TIDAK TERLALU TRANSAKSIONAL

Berbicara di CSIS sehari setelah Ganjar, Anies memulai presentasinya pada Rabu lalu dengan menyoroti bahwa Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat dunia, dikenal masyarakat internasional sebagai pencetus Konferensi Asia-Afrika pada 1955, yang kemudian melahirkan Gerakan Non-blok (GNB) pada 1961. 

GNB telah mendorong semangat anti-kolonialisme dan multilateralisme, dan Indonesia masih dipuji karena kedua inisiatif tersebut bahkan setelah puluhan tahun berlalu.

Mantan gubernur Jakarta ini juga mengatakan ingin membangkitkan kembali visi politik yang sama seperti di masa lalu.

"Saat ini, banyak yang menganggap kebijakan luar negeri kita masih transaksional. Kita hanya bergerak ketika menguntungkan Indonesia dalam hal investasi atau perdagangan, bukan karena tanggung jawab kita sebagai warga dunia," kata Anies.

"Kita harus berpartisipasi aktif dalam forum-forum dunia dan upaya kemanusiaan tanpa bertanya apa untungnya buat kita."

Anies juga menunjukkan artikel koran yang mengomentari pendekatan kebijakan luar negeri Jokowi yang pragmatis, termasuk soal kunjungannya ke Rusia dan Ukraina pada Juni tahun lalu.

Kunjungan Jokowi ke Moskow dan Kiev itu dikritik karena lebih mengutamakan kepentingan Indonesia ketimbang mendorong perdamaian di kedua negara bekas Uni Soviet tersebut.

Indonesia adalah importir utama gandum dari Ukraina dan mengalami kekurangan beberapa bahan pangan akibat perang Ukraina-Rusia.

Tahun lalu, Indonesia mengadakan KTT G20 dan beberapa pemimpin dunia mengancam tidak datang jika Presidan Rusia Vladimir Putin hadir. Putin pada akhirnya tidak menghadiri pertemuan di Bali pada November tahun lalu itu.

Bhima, pengamat dari CELIOS, sepakat jika kebijakan luar negeri Indonesia dapat tidak terlalu pragmatis. "Tapi tidak berarti Indonesia harus menjadi seperti dulu ketika kita mencetus GNB atau Konferensi Asia-Afrika. Itu terlalu jauh," kata dia.

Dalam isu infrastruktur, Anies juga terlihat berbeda dari Ganjar dan Jokowi. Jika terpilih, dia mengatakan ingin meninjau beberapa proyek Jokowi yang terlalu bergantung pada investasi dan pinjaman asing.

Ini termasuk meninjau kembali kelayakan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tahap pertama IKN dijadwalkan rampung pada 17 Agustus tahun depan, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Proyek ini dijadwalkan rampung sepenuhnya pada 2045. 

Sebelumnya, Jokowi dan kepala otorita IKN telah menyebutnya sebagai proyek ramah lingkungan yang akan menguntungkan para investor.

Dalam forum CSIS, Anies mengatakan: "Jika ada keputusan yang tidak menguntungkan (bagi Indonesia) maka perlu ada perlindungan agar (investor asing) tidak mengalami kerugian... terkait proyek itu sendiri, proyek Nusantara, biarkan kajian teknokratik (yang menentukan)," kata dia.

Sebaliknya, Ganjar berjanji untuk melanjutkan rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia menyebut proyek itu "penting" bagi masa depan Indonesia.

Presiden Indonesia mendatang tidak akan kehabisan tantangan – mulai dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan transisi energi, hingga meningkatnya persaingan antar kekuatan-kekuatan global.

Tantangan lainnya menurut direktur eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, adalah memberantas korupsi. "Korupsi meningkatkan ongkos ekonomi dan menyebabkan perekonomian kita kehilangan daya saing...terutama dalam menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja," kata dia.

Pada akhirnya, "sebagai negara besar yang semakin berpengaruh di kawasan, Indonesia harus memainkan peranan yang lebih besar dan berkontribusi dalam perdamaian dan kemakmuran, baik di tingkat regional dan global," kata dia.

Baca artikel ini dalam bahasa Inggris di sini.