Bagaimana Indonesia kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U-20, CNA menjelaskan penyebabnya

JAKARTA: Sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir terbang ke Qatar pada Rabu (29 Mar) untuk bertemu Gianni Infantino, presiden FIFA.

Walau telah dilakukan upaya lobi oleh Erick dan surat langsung dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan kesiapan Indonesia sebagai penyelenggara turnamen, namun FIFA tetap memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, kurang dari dua bulan sebelum dimulainya pertandingan pertama.

"Tuan rumah baru akan diumumkan secepatnya, dengan tanggal pertandingan saat ini tidak berubah," kata pernyataan badan pengatur olahraga sepak bola itu, sesaat setelah pertemuan antara Infantino dan Erick.

FIFA sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah, dengan membatalkan drawing atau undian grup yang awalnya dijadwalkan pada Jumat di pulau Bali.

FIFA tidak merinci alasan keputusannya melarang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, hanya mengatakan "karena kondisi saat ini."

Pernyataan itu tampaknya merujuk kepada seruan yang berkembang di Indonesia, sebuah negara mayoritas Muslim, agar tim Israel tidak diikutsertakan dalam pertandingan. Di antara seruannya datang dari dua gubernur anggota partai politik yang sama dengan presiden Indonesia.

Banyak warga Indonesia mengungkapkan kemarahan dan rasa frustrasi mereka di sosial media, tapi bukan kepada FIFA, melainkan kepada para politisi yang dianggap bertanggung jawab atas masalah tersebut. "Entah pengorbanan apa saja yang sudah kami lakukan untuk negara demi ajang ini. Tapi sekejap saja gagal karena alasan politik bapak bapak di atas," tulis Marselino Ferdinan, gelandang tengah skuat Indonesia U-20, di akun Instagramnya.

Dengan keputusan FIFA itu, berarti ratusan miliar rupiah yang dihabiskan untuk merenovasi enam stadion yang terpilih sebagai tempat pertandingan dan bertahun-tahun persiapan turnamen FIFA pertama di Indonesia menjadi sia-sia.

Hal ini juga membuat skuad Indonesia tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20 pertama mereka, karena posisi di turnamen diperuntukkan bagi negara tuan rumah.

Ibarat menabur garam di atas luka, FIFA mengatakan "potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya."

BAGAIMANA SEMUA INI BERMULA

Indonesia dianugerahi status tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2019, setelah mengalahkan Brasil dan Peru yang juga mengajukan diri. Saat itu, pertandingan rencananya akan dilaksanakan pada 2021, tapi pandemi COVID-19 memaksa ajang itu ditunda hingga tahun ini.

Indonesia langsung bekerja untuk menyukseskan jalannya turnamen, dengan merenovasi enam stadion di kota Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Palembang dan Bali agar memenuhi standar FIFA.

Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengatakan sejauh ini mereka telah merogoh kocek 322 miliar rupiah (US$21,4 juta) untuk merenovasi stadion dan lapangan lainnya tempat berlatih para tim peserta.

Masyarakat Indonesia juga sangat antusias karena akan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, kritik terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 mulai mencuat tahun lalu ketika tim Israel lolos kualifikasi.

Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Beberapa demonstrasi kecil menentang partisipasi Israel dalam ajang tahun ini mulai bermunculan, terutama di kota-kota yang menjadi tuan rumah pertandingan. Intensitas demonstrasi meningkat seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan turnamen.

Walau demikian, FIFA masih tetap yakin pada kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah, bahkan setelah sebuah organisasi Muslim konservatif mengancam akan menduduki bandara dan menghentikan tim Israel menginjakkan kaki di tanah Indonesia.

Badan pengatur sepak bola dunia itu juga tetap pada keputusan mereka mengadakan turnamen di Indonesia ketika tragedi maut terjadi di stadion sepak bola Jawa Timur tahun lalu. Insiden yang menewaskan 135 orang itu menjadi malapetaka stadion terburuk kedua dalam sejarah dunia.   

KEBERATAN GUBERNUR BALI DAN JAWA TENGAH

Pernyataan dua gubernurlah yang membuat FIFA mempertimbangkan kembali status tuan rumah Indonesia. 

Wayan Koster, gubernur Bali yang mayoritas warganya beragama Hindu mengirim surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta Israel sepenuhnya dikeluarkan dari kompetisi, atau setidaknya memastikan tim itu tidak bermain di Stadion Wayan Dipta Bali, salah satu tempat pertandingan. Surat itu tertanggal 14 Maret dan dilaporkan media pada 21 Maret.

Pada 23 Maret, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan pernyataan bahwa dia juga tengah melobi pemerintah pusat agar mengadakan Piala Dunia U-20 "tanpa kehadiran Israel". Salah satu tempat pertandingan adalah di Stadion Manahan, kota Solo, Jawa Tengah.

Baik Wayan Koster dan Ganjar adalah anggota partai yang sama dengan presiden, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pada 26 Maret, FIFA mengumumkan bahwa mereka menunda - dan pada akhirnya membatalkan - acara pengundian grup Piala Dunia U-20. Rencananya acara tersebut akan diadakan pada 31 Maret di Bali.

Pembatalan pengundian grup secara tiba-tiba memunculkan kekhawatiran Indonesia bisa kehilangan status tuan rumah. 

PSSI mengatakan mereka khawatir FIFA menganggap pernyataan dua gubernur sebagai bukti bahwa Indonesia tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan salah satu dari 24 tim yang berpartisipasi dalam turnamen.

UPAYA MENGAMANKAN STATUS TUAN RUMAH

Anggota Executive Committee (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengatakan dalam konferensi pers pada 26 Maret bahwa mereka telah mencoba membuat kedua gubernur menarik kembali pernyataannya.

Muhadjir Effendy, pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga, secara terpisah mengatakan kepada media bahwa dia juga telah mencoba agar kedua gubernur mempertimbangkan sikap mereka tentang tim Israel. "Saya telepon mereka setiap hari," kata dia kepada wartawan di kantornya pada 29 maret.

Namun upaya mereka gagal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Presiden Joko Widodo, yang karib disapa Jokowi, memutuskan turun tangan pada 28 Maret, mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik tim Israel di Indonesia. 

"Jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," kata Jokowi dalam pesan video yang disiarkan di akun Youtube resmi istana.

"Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita ke Palestina selalu kokoh dan kuat."

Presiden juga mengatakan telah memerintahkan Erick Thohir, yang juga menteri kabinet, untuk mendapatkan kepercayaan FIFA lagi.

Beberapa jam setelah pernyataan Presiden Jokowi keluar, Erick berangkat ke Doha untuk bertemu presiden FIFA.

"Saya sudah berjuang maksimal," kata Erick dalam pernyataannya setelah FIFA memutuskan mencabut status tuan rumah bagi Indonesia untuk ajang tersebut.  

"Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu."

REAKSI PARA PEMIMPIN

Pada Kamis malam, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati keputusan FIFA.

"Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu. Kecewa dan sedih."

"Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya bagi persepakbolaan indonesia," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan dia telah meminta Erick untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak dijatuhi sanksi dan negara ini tidak kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional lainnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar juga mengaku kecewa atas keputusan FIFA. 

"Ya kecewalah, kita sudah menyiapkan sejak awal, kok," kata Ganjar kepada wartawan di Jawa Tengah pada Kamis. "Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI ... belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau pemerintah."

Ganjar menolak mengomentari pernyataannya sebelumnya.

Sementara itu Gubernur Bali, Wayan Koster, tetap bertahan pada sikapnya, mengatakan bahwa kehadiran tim Israel bisa membuat Bali kembali menjadi target serangan teroris.

"Saya tidak menoleransi potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bali," kata dia dalam pernyataannya pada Kamis.

"Saya juga tidak berharap keputusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Saya tidak menolak Piala Dunia U-20, tapi hanya menyampaikan penolakan kehadiran Timnas Israel bertanding di Bali."

DAMPAK PADA DUNIA SEPAK BOLA INDONESIA

Akmal Marhali dari lembaga pengawas sepak bola Save Our Soccer mengatakan bahwa setidaknya peristiwa ini dapat merusak kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional lagi. Lembaga nonpemerintah miliknya bertugas mengawasi kebijakan dan peraturan PSSI.

"Kita telah diberikan kehormatan yang sangat besar tapi kita mengecewakan FIFA. Kita mengecewakan dunia," kata dia kepada CNA.

"Orang-orang yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini dan membuat kita kehilangan status tuan rumah harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka telah menghancurkan mimpi kita untuk pertama kalinya jadi tuan rumah ajang (sepak bola) internasional. Mereka mempermalukan Indonesia di kancah global."

FIFA sedang mempertimbangkan negara mana yang akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun ini, walau pengamat mengatakan status itu akan diberikan kepada salah satu dari negara yang dikalahkan Indonesia pada 2019: Brazil dan Peru.

FIFA juga tengah mempertimbangkan kemungkinan sanksi terhadap Indonesia.

Sebelumnya FIFA pernah menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia pada 2015 setelah pemerintah ikut campur pada permasalahan di tubuh PSSI. Akibat sanksi tersebut, Indonesia tidak bisa mengikuti kompetisi internasional selama setahun.

Pengamat sepak bola Mohamad Kusnaeni meyakini sanksi FIFA, jika memang dijatuhkan, tidak akan seberat itu, terutama karena keputusan mencabut status tuan rumah dijatuhkan oleh FIFA sendiri, bukan Indonesia.

Sepak bola adalah olahraga yang populer di Indonesia, negara dengan populasi 270 juta orang.

Potensi pasar yang besar ini, kata Kusnaeni, jadi alasan lainnya bagi FIFA untuk tidak menjatuhi sanksi berat bagi Indonesia. Dia mencatat, sebelumnya juga tidak ada sanksi apapun setelah tragedi tahun lalu di stadion Jawa Tengah. 

"Namun kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional sudah tercoreng," kata dia kepada CNA.

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris. 

Baca juga wawancara dalam Bahasa Indonesia dengan Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru. 

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.