Bagaimana dugaan penganiayaan terhadap seorang pemuda Indonesia picu sorotan terhadap kekayaan ASN

JAKARTA: Dugaan tindak kekerasan terhadap remaja 17 tahun oleh putra dari pejabat menengah Dirjen Pajak pada Februari lalu berujung pada meningkatnya sorotan publik terhadap gaya hidup mewah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

Serangan tersebut, yang terekam video dan viral di media sosial, menunjukkan korban terbaring tidak bergerak di jalanan. Sementara pelaku menginjak dan menendanginya. 

Dalam video, pelaku terdengar mengatakan: "Nggak takut gue anak orang mati. Mau lapor, lapor!"

Serangan tersebut membuat Cristalino David Ozora berakhir koma.

Tidak selang berapa lama, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku, yaitu mahasiswa berusia 20 tahun bernama Mario dandy Satriyo.

Serangan tersebut diyakini bermula setelah Mario mendengar bahwa David diduga telah melecehkan pacar Mario.

Netizen langsung menyoroti akun media sosial Mario. Postingan di Instagram miliknya memperlihatkan gaya hidup yang mewah. Termasuk foto-foto dirinya tengah mengendarai SUV Jeep Rubicon senilai Rp1,7 miliar (US$114.000) dan motor Harley Davidson.

Setelah diketahui Mario punya hubungan dengan pejabat dari Dirjen Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera mengecam kekerasan tersebut. Dia juga menegaskan kepada media akan menerapkan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terlibat korupsi.

Pada konferensi pers bulan lalu, Menteri Sri Mulyani mengatakan ada 964 pegawai di kementeriannya yang diduga memiliki aset mencurigakan, tidak sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja pegawai dimaksud dan tindakan apa yang akan diterapkan terhadap mereka.

Pada Senin (3 Apr), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan ayah Mario - Rafael Alun Trisambodo - setelah penyelidikan beberapa pekan. KPK mengatakan, pejabat Dirjen Pajak tersebut diduga berkonspirasi dengan konsultan pajak untuk memperkaya diri sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan di DPR pekan lalu bahwa ada 491 pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat dalam pencucian uang.

"Yang terlibat di Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan hanya bicara Rafael (Trisambodo). Di laporan ini ada jaringannya," kata Mahfud yang juga merupakan ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

CNA mencoba menyelami kasus bagaimana dugaan penganiayaan bisa berujung kepada penyelidikan korupsi dan sorotan masyarakat terhadap gaya hidup mewah para pejabat negara.

KASUS ANAK BERIMBAS TERUNGKAPNYA KEJAHATAN SANG AYAH 

Sebelum kasus ini mencuat, Rafael adalah pejabat pajak kelas menengah di Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan. Dia bertugas sebagai penyelidik untuk kasus-kasus pengemplangan pajak.

Menyusul sorotan publik atas penahanan putranya akibat kasus kekerasan, Rafael dicopot dari jabatannya pada Maret karena memiliki aset-aset yang tidak dilaporkan.

Pada konferensi pers Senin lalu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penyidik telah menyita mata uang asing milik Rafael senilai Rp32,2 miliar yang disimpannya di safe deposit box.

“Diduga RAT (Rafael) menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya,” kata Firli dalam konferensi pers.

Penyidik juga menyita berbagai barang mewah dari rumahnya di kawasan elite Jakarta Selatan, di antaranya puluhan tas bermerek, sepeda motor, perhiasan, dan uang tunai.

Firli mengungkapkan bahwa kekayaan Rafael meningkat Rp24 miliar hanya dalam waktu delapan tahun dari saat catatan kekayaannya pertama kali dilaporkan ke KPK. 

Setiap ASN dengan jabatan tertentu wajib melaporkan kekayaan mereka secara berkala ke KPK.

Pada 2011, Rafael dilaporkan memiliki kekayaan Rp20 miliar. Lalu pada 2019 meningkat menjadi Rp44 miliar dan 2020 menjadi Rp55 miliar.

Menurut laporan media lokal, aset Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendeklarasikan kekayaan senilai Rp58 miliar.

Namun, Sri Mulyani memang pejabat tinggi. Secara keseluruhan, dia sudah 12 tahun menjabat sebagai menteri dan sempat bertugas sebagai direktur pelaksana Bank Dunia di Amerika Serikat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya juga pernah mengatakan ada transaksi mencurigakan senilai Rp500 miliar terkait dengan Rafael dan keluarganya dalam beberapa tahun terakhir.

Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK sampai 22 April mendatang, sementara penyidik mengumpulkan lebih banyak bukti-bukti pelanggaran.

KASUS LAIN YANG IKUT TERSERET

Kasus Rafael memicu kemarahan di tengah masyarakat Indonesia. Terutama karena akhir Maret lalu adalah tenggat akhir pelaporan pajak publik kepada pemerintah.

Di tengah-tengah kasus ini, kasus-kasus lainnya yang melibatkan pegawai negeri dan anggota keluarganya yang memamerkan kemewahan menjadi sorotan di media sosial. Beberapa nama pejabat pemerintah terseret di dalamnya.

Kementerian Dalam Negeri pekan lalu telah memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto setelah foto-foto istrinya yang mematut diri dengan barang-barang mewah viral awal Maret lalu.

Dalam upaya membela dirinya, Hariyanto mengatakan kepada media bahwa barang-barang bermerek mewah itu hanya replika.

"Saya coba sampaikan karena sudah saya kroscek langsung tentang hal-hal tersebut, misalnya, untuk salah satu tas (milik istri) yang harga ratusan juta, itu tidak benar."

"Itu barang KW dan dibeli dengan harga berkisar antara Rp2 juta sampai Rp5 juta," kata dia kepada media sembari memperlihatkan barang-barang konon replika milik istrinya.

Namun Netizen yang bermata bak elang mengungkapkan bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada wartawan berbeda dengan yang dipamerkan pada foto-foto yang viral.

Foto-foto putri Hariyanto yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17 di Ritz Carlton juga viral. Kali ini, Hariyanto berdalih pesta itu tidak diadakan di hotel seperti yang dituduhkan, tapi di sebuah toko yang bernama sama, Ritz Carlton.

Dalam kasus lainnya, pejabat Kementerian Transportasi juga menjadi sorotan publik pekan lalu. 

Kementerian Transportasi menonaktifkan Muhammad Rizki Alamsyah - pegawai negeri di direktorat jenderal transportasi laut - setelah foto-foto istrinya yang pamer gaya hidup mewah menjadi viral.

Salah satu foto memperlihatkan istri Rizki tengah menyesap minuman di penerbangan kelas bisnis dengan tas mewah di hadapannya. Foto lainnya memperlihatkan dia menenteng tas mewah di luar negeri atau di dalam mobil.

Namun harta kekayaan Alamsyah dilaporkan hanya sekitar Rp1,48 miliar.

"Muhammad Rizky Alamsyah saat ini telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya, untuk memudahkan dilakukan pemeriksaan lanjutan," kata juru bicara Kementerian Transportasi Adita Irawati.

"Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku."

PERINTAH JOKOWI UNTUK HIDUP SEDERHANA

Di tengah ramainya sorotan terhadap gaya hidup mewah pejabat, pemerintah melarang pegawai negeri mengadakan buka puasa bersama di bulan Ramadan. Tahun ini, Ramadan akan berlangsung dari 23 Maret hingga 21 April.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan pejabat dan pegawai negeri untuk buka puasa secara sederhana.

"Saat ini aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, presiden meminta jajaran pemerintah dan ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat untuk buka puasa bersama." 

"Intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh presiden jadi acuan utama," kata Pramono.

Beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi mengklarifikasi bahwa larangan buka puasa bersama itu hanya untuk para menteri dan kepala institusi pemerintah.

"Arahan ini perlu saya sampaikan, karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," kata Jokowi.

"Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan. Dan, anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan ... dengan pemberian santunan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu."

Ahli kebijakan publik Agus Pambadio dari PH & H Public Policy Interest Group mengatakan kepada CNA bahwa kasus Rafael dan pejabat lainnya yang menjadi sorotan membuat Jokowi melarang buka puasa bersama: “Itu salah satu alasannya."

"Tapi menurut saya, itu bukan kebijakan. Itu hanya perintah internal bagi kabinet, jadi salah satu alasannya bisa jadi adalah flexing (pamer kekayaan)."

Dia mengatakan perintah dari atasan seperti itu tidak akan efektif menghentikan gaya hidup mewah pejabat dan penyebab utamanya, yaitu korupsi.

"Tidak usah ada perintah baru. Tangkap saja pelakunya," kata Pambagio, menekankan bahwa satu-satunya cara memberantas korupsi di negeri ini adalah dengan penegakan hukum.

Sementara itu pengamat sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan sah-sah saja jika pegawai negeri memperlihatkan kekayaan mereka, asalkan dari sumber yang halal.

"Yang perlu dilakukan adalah memeriksa dari mana kekayaan mereka berasal. Jika bukan dari hasil korupsi, maka enggak masalah," kata dia.

Catatan editor: Judul artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan fakta bahwa insiden tersebut adalah dugaan penganiayaan.

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris. 

Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini mengenai larangan rental motor di Bali akibat perilaku buruk turis asing.

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.